Jakarta, 18 Desember 29018. Pertanyaan menarik datang darisalah satu ketua bidang dari Pengda Pelti diluar Jawa tentang kriteria pelatih tenis yang menangani timPra PON dan PON medatang. Karena seperti yang lalu lalu itu minimal pelatih tersbut bersertifikat ITF Level-1 yang sedang digalak galakan oleh PP Pelti (2012-2017) sehingga anjurannya agar setiap daerah menggunakan kriterai pelatih yang menangani tim Pra PON maupun PON menggunakan pelatih yang sudah memiliki sertifikat ITF Level-1.
Pertanyaan tersebut langsung diforward ke Sekjen PP Pelti dan Ketua Bidang Pembinaan PP Pelti dan Ketua Umum PP Pelti(2017-2022).
Demikian menurut August Ferry Raturandang yang langsung menerima pertanyaan dari Pengda Pelti tersebut. Disini menunjukan jika komunikasi antara PP Pelti bersama Pengda Pelti masih belum lancar sedangkan di era sekarang alat komunikasi cukup banyak dan s=d=sudah ada grup WA antara PP Pelti dengan Pengda seperti yang disinyalir August Ferry Raturandang.
Dugaan akan lamban datang respons dari petinggi petingi PP Pelti ternyata merupakan kejutan tersndiri dijawab oleh Ketua Umum PP Pelti.
" Gak usah yang penting cocok sama yang dilatih." ujar Rildo Ananda Anwar dalam pesan pr WA ke August Ferry Raturandang
Saat ini kegiatan daerah sedang fokus persiapan Pra PON maupun PON di Papua medatang. Sehinga wajar sekali mereka hedak menunjukan prestasi mereka ditingkat nasional. Hal seperti ini juga harus diketahui masalah batas waktu perpindahan atlet sesuai dengan ketentuan KONI Pusat sebagai pemilik Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah 2 tahun sebelumnya. Informasi terakhir sewaktu PON 2016 di Bandung ternyata dikatakan bisa dapat pengecualian sesuai permintaan PP Pelti saat itu untuk menjadi 1,5 tahun saja. Entah alasan apa yang digunakan. Hal ini seperti juga akan ditiru oleh PP Pelti saat ini. Tetapi kepastiannya seharusnya secara tertulis adilemparkan ke Pengda Pengda yang jumlahnya ada 34 Pengda Pelti.
Seringkali informasi tentang tenis datang ke August Ferry Raturandang dari petinggi PP Pelti sendiri sedangkan seharusnya informasi tersbut segera diteruskan ke Pengda Pelti. Dugaan selama ini akibat birokrasi cukup tinggi saat ini sehingga semua harus sesuai prosedur melalui Sekjen.
" Dimana letak kekurangan gesitnya PP Pelti ? ( Foto AFR bersama Sekjen PP Pelti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar