RemajaTenis, 2 Juli 2009. Dari hasil pertemuan dengan wartawan hari ini disela sela pertandingan Pekan Olahraga Nasional Tenis 2009 , telah dilakukan pertemuan dengan Ketua Bidang Pertandingan PP Pelti untuk mengevaluasi hasil pertandingan beregu PON Tenis 2009 yang sudah selesai kemarin.
Dari 1400 partai yang digelar dalam dua kategori pertandingan yaitu beregu dan perorangan, baru kategori beregu saja yang telah selesai dilaksanakan. Sejauh ini penyelenggara even yang baru pertama kali digelar ini mengaku cukup puas namun ada beberapa yang perlu dibenahi.
“Secara keseluruhan kita merasa puas dengan apa yang telah kita laksanakan ini. Satu pertandingan telah selesai kita laksanakan, yaitu beregu dan tinggal menyisakan perorangan saja. Namun yang namanya pertamakali menggelar kegiatan sudah pasti masih banyak kekurangan-kekurangannya. Di sini masih banyak yang mesti kita benahi dan perbaiki lagi ke depan, seperti fasilitas yang berkaitan dengan pertandingan dan yang lainnya,” ujar Ketua Bidang Pertandingan PP Pelti Johannes Susanto menjelaskan evaluasi penyenggaraan PON tenis ini saat jumpa pers di Press Room Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta hari ini.
Sebagai salah satu penyelenggara PON Tenis, Sportama mengaku kendala utama yang dihadapi adalah jadwal pertandingan. “Ini kan penyelenggaraan pertama untuk PON tenis, dari sisi penyelenggaraan kita merasa cukup puas.Hanya saja dari sisi pemain soal schedule pertandingan yang menjadi masalah. Karena ini maksuk kegiatan PON juga dan berbeda dengan seri-seri yang kita gelar sebelumnya dimana sekarang ada beregu dan ganda campurannya, jadi buat pemain tentunya sangat melelahkan karena harus main sampai tiga kali. Dan kuncinya ada pada pengaturan jadwalnya, itu yang harus kita benahi ke depan,” kata Teddy Tandjung.
Masalah KTA yang menjadi syarat utama keikutsertaan peserta dalam PON Tenis ini ternyata masih menjadi persolan utama buat daerah, terutama soal banyaknya pemain “kutu loncat”. “ Ada tiga daerah yang diprotes daerah lain karena dianggap mengambil pemain dari daerah lain, yaitu Sulut, Babel dan Papua Barat. Dan kebanyakn yang berkompeten terjadinya kondisi ini bukan dari pemainnya sendiri tetapi ada pelatih bahkan pengurus yang ikut andil. Untuk itu kita akan coba cari solusi soal legalitas KTA ini. Ada wacana karena ini setahun sekali mungkin bisa setengah tahun untuk perpanjangannya. Saat ini KTA yang kita punya belum ada masa berlakunya dan berlaku sejak dikeluarkan,” tambah Johannes.
Soal keterkaitan dengan PON, Wakil Sekjen PP Pelti August Ferry Raturandang mengatakan bahwa ada perbedaan aturan antara PON tenis dengan PON. “Untuk PON acuannya adalah peraturan KONI Pusat yaitu dua tahun domisili, tetapi PON Tenis KTA menjadi syarat utama itu saja,” tandas Ferry. Selanjutnya dikatakan semoga setiap tahun PP Pelti sanggup selenggarakan PON Tenis secara rutin sehingga setiap pengprov sudah harus mempersiapkan dirinya. Disampaikan pula keprihatiannya terhadap ulah pelatih yang memanfaatkan PON Tenis demi kepentingan sendiri dengan mengabaikan aturan tauran yang telah diberikan selama ini. "Memang tidak mudah menyatukan persepsi pelaku pelaku tenis ini. Banyak pihak dengan dalih pembinaan tetapi lebih cenderung kepentingan pribadi lebih menonjol dibalik semua itu."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar